TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Pemerintah mencoret sebanyak 1.314 warga Kota Gorontalo dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Artinya, 1.314 warga Kota Gorontalo ini tak berhak menerima bantuan dan pemberdayaan sosial.
Sebab, DTKS adalah basis data untuk program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Gorontalo pun menjelaskan musabab pencoretan ini.
Kepala Bidang Resos dan Banjamsos Dinsos Kota Gorontalo, Endang Hulumudi, ribuan warga ini terdampak pemadanan data.
Kepala Bidang Resos dan Banjamsos Dinsos Kota Gorontalo, Endang Hulumudi. FOTO M Husnul Puhi/TribunGorontalo.com
“Alasan penghapusannya, yang pertama yaitu karena adanya pemadanan data dengan Dukcapil,” kata Endang saat ditemui dikantornya, Selasa (19/9/2023) siang hari.
Beberapa warga ada yang dihapus karena pindah domisili maupun tercatat meninggal dunia.
Hal demikian menyebabkan data diri penerima itu terhapus otomatis di aplikasi.
Alasan lainnya yaitu pemadanan data oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu, ada yang terdaftar menerima upah di atas standar minimum provinsi.
“Ini secara otomatis keluar dari DTKS dan tentunya juga Bansosnya sudah tidak diterimakan lagi,” jelas Endang.
Adapun informasi bahwa ada yang tercoret karena memiliki kredit di perbankan, menurut Endang tidaklah benar.
“Yang pasti dari Kementerian itu belum ada secara pasti mengatakan bahwa BI Checking mempengaruhi bansos ini,” tegas dia.
Meski begitu, jika ada yang keberatan terhapus dari DTKS, pihaknya mempersilahkan mengajukan keberatan ke kelurahan masing-masing.
Nanti pihak Dinsos Kota Gorontalo akan melakukan verifikasi faktual atas pencoretan data tersebut.
“Contohnya yang tercoret sebanyak 1.314, ini terbaca didata kami, dan kami bisa tahu alasan kenapa dia tercoret,” pungkasnya. (*)
